Infokom DPP PPNI - Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pelayananan kesehatan di Indonesia.
Untuk itulah dalam rangka penguatan sistem pendidikan dan kesehatan nasional, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi membentuk Komite Bersama (KOMBERS) di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa akses, kualitas, dan harga layanan kesehatan masih menjadi tantangan utama dalam sistem kesehatan Indonesia.
“Saat ini, dari 514 kabupaten/kota, baru sekitar 80 yang memiliki layanan penyakit katastropik setara ibu kota. Kalau masyarakat Sukabumi atau Semarang masih harus ke Jakarta untuk layanan jantung, itu artinya sistem kita belum adil dan merata,” ungkap Menkes Budi.
Untuk mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan, pemerintah tengah mengembangkan 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) dan melengkapi fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten/kota dengan alat kesehatan esensial seperti CT scan dan cath lab. Targetnya, pada 2027 seluruh wilayah memiliki infrastruktur dasar yang mampu menangani penyakit prioritas seperti stroke dan jantung.
“Kalau alat-alat ini hanya ada di kota besar, seumur hidup kita tidak akan pernah bisa memberi layanan setara untuk seluruh rakyat,” tegasnya.
Dari sisi pembiayaan, Menkes menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan revisi terhadap peraturan perundangan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk skema tarif BPJS Kesehatan. Prinsipnya, layanan kesehatan akan dibayar berdasarkan prioritas penyakit yang menyelamatkan nyawa, bukan semata berdasarkan jumlah tindakan.
“Kalau sistem pembiayaannya tidak mendukung, akses kesehatan tetap tidak terjangkau meski alatnya ada,” tambahnya.
Namun demikian, menurut Menkes, tantangan terbesar ada pada ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis.
“Alatnya sudah siap, pembiayaannya juga siap, tapi jumlah dan distribusi SDM kita masih sangat kurang. Kalau SDM-nya tidak selesai, layanannya akan terbatas dan masyarakat terpaksa mencari ke tempat yang jauh,” ujarnya.
Menkes pun mengajak perguruan tinggi untuk mencetak lebih banyak dokter dan tenaga medis, serta berkolaborasi lintas bidang untuk memperkuat kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan di sektor kesehatan.
Peluncuran KOMBERS menjadi langkah strategis untuk menjembatani dunia pendidikan, riset, dan layanan kesehatan. Komite ini diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian dalam menyusun solusi berbasis data dan inovasi, termasuk meninjau regulasi yang selama ini menghambat percepatan reformasi layanan kesehatan. (IR)
Sumber : Berita & Foto dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kemenkes RI
