Infokom DPP PPNI - Peran dan kontribusi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dibutuhkan dalam mendukung seseorang berkarir menjadi tenaga medis maupun tenaga keesehatan menuju sejahtera.
Sehubungan itu Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembahasan konsep kebijakan pengembangan karir tenaga medis dan tenaga kesehatan non-pemerintah.
Acara ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI bertempat di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Dihadiri langsung Bendahara Umum DPP PPNI Aprisunadi dan Mahyulis selaku Anggota Departemen Kesejahteraan DPP PPNI.
Direktur Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan, Zubaidah Elvia, dalam sambutannya menyoroti celah regulasi, yaitu belum adanya kebijakan yang mengatur secara spesifik jenjang karir bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan non-pemerintah.
Sementara itu, regulasi untuk tenaga kesehatan pemerintah sudah terstruktur dengan jelas.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi, rumah sakit (Persi, RS Panti Rapih, PT Pertamina Bina Medika IHC, RS Hermina), dan lembaga akreditasi untuk merumuskan kebijakan yang menjamin pengembangan karir yang berkelanjutan.
Berkaitan itu pula DPP PPNI mendukung penuh upaya Kementerian Kesehatan RI dalam penyusunan regulasi ini, dimana PPNI berkomiten untuk memberikan masukan strategis demi terciptanya, jenjang karir profesional yang jelas, terukur, dan setara bagi seluruh Perawat, khususnya yang bertugas di institusi non-pemerintah.
Dengan pengembangan karir yang baik melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sangat krusial dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang profesional dan berdaya saing global.
Untuk itulah DPP PPNI akan terus mengawal proses pembahasan ini dan siap berkolaborasi dalam mewujudkan ekosistem kerja yang adil dan suportif bagi Perawat Indonesia. (IR)
